TAIPANQQ LOUNGE – Badan Pemeriksa Keuangan, Yuk Pahami Pengertian Dari Lembaga Ini
Dalam sebuah negara dibutuhkan sistem pengorganisasian untuk mengatur berbagai sektor pemerintahan. Mulai dari sektor politik, kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan dan sebagainya yang mencangkup kepentingan bersama.
Termasuk dalam sektor keuangan dibutuhkan sistem pengelolaan yang tepat dan baik supaya setiap sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara efisien. ADU SAKONG
Lembaga yang bertugas untuk itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Buat kamu yang belum mengenal apa itu badan pemeriksa keuangan, berikut ini penjelasan selengkapnya.
Mengenal Badan Pemeriksa Keuangan
Di Indonesia, lembaga khusus yang bertugas mengelola keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan negara, sesuai dengan sesuai pasal 1 UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
BPK memiliki peran penting dalam setiap pengaturan uang negara sebab BPK memiliki fungsi pengawasan pada pengelolaan keuangan hingga level bawah.
Tugas Badan Pemeriksa Keuangan
Tugas BPK memiliki cakupan uang cukup luas, ia bertanggung jawab atas sistem keuangan dan pengelolaan uang negara di setiap sektor dapat terorganisir dengan baik.
Termasuk Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lain sebagainya.
Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan
Sebagai mana lembaga negara, BPK memiliki otoritas kewenangan yang sesuai dengan tujuan berdirinya. Kewenangan BPK sebagai upaya menjalankan aktivitas untuk memudahkan tugas-tugasnya. ADU SAKONG
Wewenang merupakan hak untuk melaksanakan pemeriksaan sebagai pengelola keuangan negara. Berikut adalah beberapa wewenang BPK yang perlu diketahui:
- Pemeriksaan
Mulai dari menentukan objek pemeriksaan, merencanakan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan hingga melaksanakan pemeriksaan.
- Memperoleh dokumen atau keterangan
Dalam kerjanya, BPK berhak meminta dokumen serta keterangan dan yang bersangkutan wajib memberikannya. Mereka yang berkewajiban memenuhi permintaan BPK adalah setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola negara khususnya bidang keuangan.
- Memeriksa menyeluruh pada uang dan barang milik negara
BPK berhak melakukan pemeriksaan terhadap uang dan barang milik negara, mulai di tempat penyimpanan, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara. Juga untuk memeriksa catatan perhitungan, surat-surat, nota atau bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya terkait pengelolaan keuangan negara.
- Menetapkan
BPK berhak menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk diberikan.
- Menetapkan standar pemeriksaan
Sebagai lembaga yang bertugas mengelola dan mengawasi keuangan negara, BPK juga berwenang menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara.
- Penetapan kode etik
BPK juga berhak menetapkan kode etik untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Melakukan pembinaan
BPK dapat melakukan pembinaan pada jabatan fungsional Pemeriksa.
- Memberi pertimbangan
Agar pengelolaan keuangan di berbagai lembaga berjalan baik, BPK boleh memberi pertimbangan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk digunakan.
Fungsi BPK
Secara garis besar BPK memiliki dua fungsi utama yakni dalam pemeriksaan dan pengawasan setiap pengelolaan keuangan negara.
- Pemeriksaan
Fungsi pertama BPK hampir sama seperti halnya tugas auditor untuk melakukan pemeriksaan pada sistem pengelolaan keuangan negara.
Di sini BPK akan memeriksa untuk memastikan semua transaksi berjalan dengan tepat guna. ADU SAKONG
- Pengawasan
Selanjutnya BPK juga berfungsi melakukan proses pengawasan atau memantau serta tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara. Memastikan semua sistem pengelolaan yang ada di Indonesia dapat terorganisir dengan baik adan mencegah berbagai penyimpangan.
Itulah tentang BPK sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan uang negara. Mengingat pentingnya peran BPK, diperlukan orang-orang yang berintegritas, independen dan profesional di dalamnya.
Karenanya terdapat yang namanya nilai-nilai dasar BPK yang harus dimiliki setiap pegawainya. Agar dapat menjalankan tugas secara optimal.
BACA JUGA : Kenapa Posisi Seks Tidak Boleh Sembarangan? Berikut Alasannya
